Rekomendasi Tim Pemberantasan Mafia Migas: Hentikan Impor Bensin RON 88

Tim Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi hari ini kembali menggelar rapat, membahas hasil pertemuan dengan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) kemarin. Hasilnya, tim ini merekomendasi Pertamina berhenti mengimpor bensin premium RON 88.

“Rapat hari ini bahas soal formula harga minyak. Pokoknya kita merekomendasikan tidak ada lagi impor RON 88. Rekomendasinya sedang kita proses dan ditandatangani, dan dikirim,” ujar Anggota Tim Komite, Djoko Siswanto, ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Djoko mengungkapkan alasan, mengapa Tim Komite tersebut meminta agar impor RON 88 dihentikan. Salah satunya, agar tidak lagi ketergantungan pada satu pemasok. Pasalnya, di dunia sekarang ini sudah sangat jarang ada yang memproduksi bensin RON 88.

“Pokoknya kita ingin yang gampanglah semua. Kalau sekarang kita ketergantungan di satu tempat. Sekarang itu di belahan dunia mana pun pakainya RON 92. Sementara kita bisa dengan mudah mendapatkan RON 92 di perusahaan minyak nasional (NOC) seluruh dunia, tidak lagi hanya di Singapura. Karena kalau sudah ketergantungan di situ (SIngapura), ya terserah dia atur harga semaunya, kan kita yang repot mana harus nyampur segala lagi,” ungkapnya.

Jika rekomendasi Tim Komite disetujui pemerintah, apakah artinya akan ada perubahan spesifikasi bensin premium subsidi yang saat ini ditetapkan RON 88?

“Jadi ini rekomendasi, kalau disetujui artinya akan ada pengubahan spesifikasi BBM subsidi yang sebelumnya RON 88 diubah menjadi RON yang lebih baik, misalnya RON 92. Kita ini kerjanya bertahap, satu per satu tidak bisa sekaligus semuanya,” katanya.

Djoko mengakui, bila ada perubahan spesifikasi BBM subsidi dari RON 88 tersebut, memang sebagian besar kilang di Indonesia belum bisa memproduksinya. Karnea itu, peningkatan kualitas kilang yang dilakukan Pertamina sudah tepat.

Hasil Rapat 5 Jam Petral-Faisal Basri, Terkuak Alasan RI Pertahankan Bensin RON 88

Hasil Rapat Petral-Faisal Basri

Sampai saat ini, bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia tetap mengunakan bensin spesifikasi RON 88. Padahal bensin ini sudah sangat langka di pasar dunia, sehingga harga pengadaan dan impornya mahal. Kenapa dipertahankan?

Hasil rapat Tim Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi dengan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) menguak alasan kenapa bensin RON 88 yang disebut premium dipertahankan. Ternyata ada aturan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM yang mengharuskan spesifikasi RON 88 untuk BBM subsidi.

“Baik Petral maupun Pertamina, tidak bisa meningkatkan kualitas BBM subsidi. Karena ada masalah terkait keterbatasan otoritas, di mana ada aturan dari Dirjen Migas, bahwa spesifikasi BBM subsidi seperti Premium harus RON 88,” ucap Ketua Tim Faisal Basri usai rapat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Selama ini muncul kabar, Pertamina lewat Petral harus mengeluarkan biaya lebih mahal karena harus mengimpor bensin RON 88 yang sudah langka. Karena itu, hasil rapat Faisal dengan Petral, ada rekomendasi agar spesifikasi BBM subsidi tak lagi RON 88.

“Dari rapat tadi, kita juga membahas masalah spesifikasi BBM subsidi. Kita ingin di-update atau ditingkatkan spesifikasinya, ini akan memberikan kebaikan bagi masyarakat, artinya masyarakat mendapatkan kesempatan spesifikasi yang lebih baik,” ungkap Faisal.

Faisal mengharapkan, kualitas BBM subsidi ditingkatkan seperti RON 92 atau pertamax. Apalagi, ternyata selama ini yang terjadi Pertamina harus menurunkan kualitas BBM yang diimpor dari RON 92 menjadi RON 88.

“Untuk dapat meningkatkan kualitas BBM subsidi tersebut, kita akan duduk bersama dengan Pertamina dengan Tim Reformasi serta Dirjen Migas. Ini untuk kebaikan masyarakat,” tutupnya.

Faisal Basri: Pertamina, Jujurlah!

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang juga kerap disebut sebagai Tim Anti-Mafia Migas mengecam Pertamina yang tak juga terbuka soal proses pengadaan bahan bakar minyak, terutama yang dibeli lewat Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Ketua tim ini, Faisal Basri, mengatakan timnya telah mendapati temuan bahwa pembelian bahan bakar minyak oleh Petral tidak dilakukan langsung ke perusahaan minyak milik suatu negara (NOC, national oil company), tetapi masih lewat perantara (trader). Namun, ujar dia, informasi dari Pertamina menyebutkan Petral membeli minyak langsung dari NOC.

“Menurut saya ya, humas itu kan tugasnya bukan berbohong. Dia menjelaskan sesuatu sesuai dengan duduk perkaranya. Itu saja kok,” kata Faisal, Kamis (4/12/2014). “Jadi adalah tidak benar dari temuan kami itu, bahwa pengadaan minyak di Indonesia langsung ke NOC,” tegas dia.

Meski demikian, Faisal mengatakan pembelian lewat trader juga bukan berarti serta-merta tercela. “Tapi tolong kalau kasih penjelasan itu yang jujur,” ujar dia. “Ada trader yang merealisasikan kontrak-kontrak itu, bukan NOC-nya seperti yang diklaim Pertamina dan Petral,” imbuh dia.

Faisal mengatakan timnya pun sudah mendapati sekarang ada 97 trader aktif di sektor migas ini. Mereka, kata dia, menggandeng pula perusahaan pengolah (refiner) untuk mengoplos RON92–standar kualitas bahan bakar minyak yang dirujuk Pertamax–menjadi RON88–standar bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium.

Refiner inilah, kata Faisal, yang mendapat pasokan minyak mentah dari produsen minyak. “Kalau dilihat, mata rantai minyak impor Indonesia cukup panjang,” tegas dia. Runutan rantai impor bahan bakar minyak itu adalah Pertamina mendapatkannya dari Petral yang memperoleh minyak itu dari trader.

Adapun trader mendapatkan minyaknya dari refiner yang membeli minyak dari NOC. Di samping NOC (BUMN dalam istilah yang dikenal di Indonesia), ada pula penghasil minyak yang disebut sebagai Major Oil Company (MOC).

“(Sebenarnya) Tidaklah haram, tidak cela membeli dari traders. (Tapi) Sekarang Pertamina bilang, enggak kok kami tidak beli daritraders, tapi langsung dari NOC. Padahal kenyataannya (ada trader yang digunakan, seperti) Hin Leong, (juga) Kernel Oil yang sebelumnya terjerat kasus,” ujar Faisal.

Faisal pun menjelaskan bahwa Hin Leong adalah trader yang kredibel. “Yang kita paling benci kan kalau ngebohong ya,” kata dia.

Soal pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium alias RON88, 70 persen di antaranya merupakan produk impor. Kondisi tersebut, berkebalikan total dengan situasi pada 2007, ketika 70 persen Premium dipasok dari kilang di dalam negeri.

Faisal Basri Ungkap Ketololan Penentuan Harga dan Pengadaan Premium

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menegaskan, timnya tidak bertugas untuk menangkap para pemburu rente di industri minyak dan gas. Dia mengatakan, tugas tim adalah memberikan rekomendasi supaya aturan main tata kelola migas transparan dan jelas.

“Analoginya gampang, kalau selama ini ruang migas itu ‘gelap’, ‘terangin‘ saja semua, kabur deh ‘setan-setan’ itu. ‘Setan’ tidak bisa di ruang terang, nah kita terangi,” kata Faisal, Kamis (4/12/2014). Faisal punya waktu enam bulan untuk menyelesaikan rekomendasi itu.

Terkait Pertamina Energy Trading Limited (Petral), Faisal berkeyakinan bisa membuat rekomendasi dalam waktu kurang dari enam bulan. Saat ini, kata dia, timnya tengah membuat kajian tentang harga minyak impor yang sesungguhnya.

Celah Harga

Menurut Faisal, rumus penentuan harga bahan bakar minyak yang dipakai Pertamina selama ini sangat kompleks. “Itu ada MOPS (Mean of Platts Singapore), ada alfa, ada gamma, kemudian keluarlah rumus,” sebut dia.

Faisal lalu bertutur lagi, ketika orang Pertamina ditanya soal angka harga yang dipakai sekarang untuk mengimpor minyak itu, jawaban yang didapat adalah nominal tersebut merupakan urusantrading. “Ada di Petral sama ISC (Integrated Supply Chain),” kata dia mengutip keterangan jajaran Pertamina.

Menurut Faisal, variabel alfa dalam rumus penentuan harga tersebut bisa menjadi celah dalam “permainan” banderol bahan bakar minyak. Karena itu, dia mengaku sedang mengumpulkan data proses pengadaan minyak impor di Pertamina.

RON88 atau RON92?

Informasi tambahan yang dipaparkan Faisal adalah saat ini tak ada lagi pemasok dari luar negeri yang menyediakan bahan bakar minyak dengan RON88—standar kualitas bahan bakar minyak yang selama ini dirujuk untuk premium.

“Ada yang bilang Pertamina beli (bahan bakar minyak dengan) RON92 (standar kualitas setara pertamax). Di Indonesia (RON92) di-blending menjadi RON88, di-down grade,” tutur Faisal. Menurut dia, ketololan telah terjadi dalam praktik penyediaan premium—salah satu bahan bakar minyak bersubsidi—bila informasi itu benar.

“Kan ketololan-ketololan seperti itu harus kita singkirkan. Masa barang bagus dijadikan barang jelek. Itu kan aneh. Barang jeleknya lebih mahal karena ada pengolahan,” ujar Faisal.

Adapun di Indonesia, Faisal menyebutkan ada lima kilang—industri pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak—dengan empat di antaranya mengolah RON88. Kapasitas produksi dari empat kilang itu hanya bisa memenuhi 30 persen kebutuhan premium domestik.

Menurut Faisal, trader pemenang tender pengadaan premium akan membeli BBM RON92 dan mengolahnya di luar negeri pula. “Surprising-nya orang Pertamina ngomong, ‘Kami blending di dalam negeri’. Enggak bener itu. Kok (bilang) nge-blendingsesuatu,wong kapasitas (produksinya) saja terbatas kok nge-blending,” tutur dia.

Faisal Basri Benci Pertamina Bohong, dan Ungkap Impor Pertamax Jadi Premium

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas) Faisal Basri terus mengungkap temuan-temuan sementara kejanggalan di bidang migas selama menjabat ketua tim ini.

Faisal mengungkapkan kebenciannya karena menganggap PT Pertamina (Persero) bohong soal bisnis anak usahanya, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Selain itu, Faisal juga mengungkapkan soal impor BBM subsidi. Ternyata yang diimpor seringkali adalah bensin RON 92 sekelas pertamax, dan diturunkan menjadi premium ketika dijual di dalam negeri.

Berikut sejumlah pengungkapan Faisal seperti dirangkum, Jumat (5/12/2014).

1. Benci Pertamina Bohong

Faisal Basri menyebut Pertamina sempat berbohong dan menutup-nutupi proses bisnis anak usahanya, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Pertamina, kata Faisal, menyebut proses pembelian minyak mentah di Petral langsung dilakukan dengan national oil company, alias perusahaan atau produsen migas asing, tanpa perantara atau broker.

Faktanya, Faisal menemukan bahwa Petral juga membeli minyak yang telah diolah untuk dibawa ke Indonesia dari perusahaan trading, atau broker.

“Petral beli juga lewat Hin Leong Trading Ltd, lalu Kernel Oil yang juga sempat kena kasus. Sebetulnya Hin Leong itu kredibel. Cuma yang kita benci, kalau bohong. Jadi tolong kasih statement dan penjelasan yang jujur,” kata Faisal.

“Ada trader yang merealisasikan kontrak-kontrak itu bukan national oil company. Seperti yang diklaim Pertamina dan Petral. Saya kasih data bill of leading-nya, ada invoice-nya,” jelasnya.

Petral dipandang sebagai organisasi bagus, cuma Faisal ingin membuat sistem bisnis yang transparan. Dengan aturan main yang jelas, sistem perminyakan Indonesia bisa transparan.

“Tugas kami adalah memberi rekomendasi agar aturan mainnya jelas. Supaya kita bisa lihat ikan-ikan (pemain) yang ada di akuarium,” analoginya

2. Impor Bensin RON 92 Diturunkan Jadi RON 88

Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), menurut Faisal Basri, mengimpor bensin untuk keperluan dalam negeri. Sebanyak 70% kebutuhan bensin premium saat ini disokong dari impor.

Ternyata, BBM jenis premium yang dibeli Pertamina aslinya merupakan bensin RON 92 alias Pertamax. Alasannya, di pasaran dunia bensin RON 88 sudah tidak ada. Alhasil, Petral membeli bensin RON 92 yang kemudian diturunkan kualitasnya atau downgrade menjadi RON 88.

“Di dunia nggak ada bensin RON 88. Makanya di MoPS (Mean of Platts Singapore) nggak ada poin RON 88. Padahal yang kita jual itu RON 88. Maka pemenang tender (perusahaan trading atau oil company) dia beli RON 92, dia beri nafta untuk di-blending (dicampur) agar jadi RON 88,” kata Faisal.

Proses pengolahan dari bensin RON 92 menjadi RON 88 dilakukan di luar Indonesia. Alasannya, dari 5 kilang di Indonesia, hanya 1 di Balongan yang memiliki kemampuan mengolah bensin RON 92. Sehingga Faisal menegaskan, tidak ada proses downgrade Pertamax ke Premium di Indonesia, namun di luar negeri.

“Premium kan 70% diimpor, 30% dari dalam negeri. Sebagian besar kilang kita nggak produksi bensin di atas RON 88. Yang biasanya hanya di Balongan untuk RON 88 dan RON 92,” jelasnya.

Secara hitungan ekonomi, Faisal memandang, harga bensin RON 88 sewajarnya lebih murah daripada bensin RON 92. Namun, ada proses perubahan RON yang diduga memicu pembengkakan harga.

Oleh karena itu, Faisal meminta data selama 5 tahun terakhir tentang pengadaan impor Premium dari Petral.

“Harga RON 88 sama dengan 98% dari RON 92. Tapi proses belum tentu lebih murah. Maka kita minta data realisasinya, kwitansinya berapa. Itu ada di Petral dan ISC (Integrated Supply Chain). Saya minta datanya,” jelas Faisal.

3. Dolar Rp 12.300 Karena Minyak

Alasan utama di balik melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari terakhir.

Dolar yang menembus Rp 12.300, merupakan pelemahan rupiah terburuk sejak November 2011. Faisal menyebut pelemahan ini dipicu oleh minyak. Sebab Indonesia mengimpor minyak dalam jumlah besar untuk memenuhi pasokan premium dan solar bersubsidi di tanah air.

Impor ini berpengaruh terhadap defisit neraca berjalan (current account defisit).

“Kita tahu persis, rupiah rusak karena minyak defisit besar. Minyak sudah merambah ke mana-mana dan ciptakan sekujur perekonomian menderita,” kata Faisal.

Impor minyak yang tinggi menyumbang angka besar terhadap defisit neraca berjalan. Dari defisit US$ 29,1 miliar pada 2013, impor minyak menyumbang angka US$ 22,5 miliar. Angka ini terus meningkat seiring menurunnya produksi minyak dan kemampuan pengolahan minyak oleh kilang dalam negeri.

“Kian hari makin parah. Tahun 2013 impor minyak mentah dan produk minyak habiskan devisa US$42 miliar. Padahal cadangan devisa kita US$ 112 miliar. Hampir separuh untuk impor minyak,” jelasnya.

Faisal menjelaskan, solusi jangka pendek yang bisa dilakukan ialah mengatur besaran subsidi. Asumsinya ialah setiap liter BBM hanya disubsidi Rp 500, namun nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 11.000 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 75/barel.

“Asumsi pertumbuhan motor dan mobil 5%, subsidi Rp 500. Ciptakan defisit minyak hanya US$ 12,8 miliar untuk defisit minyak. Masalah minyak selesai, separuh masalah selesai, khususnya current account defisit, rupiah jadi stabil,” paparnya

RI Bisa Mandiri Energi

Indonesia masih bisa berswasembada energi. Untuk itu, upaya yang dilakukan antara lain pemberesan aturan yang menghambat, kepastian pengelolaan blok, pembangunan kilang, dan peningkatan produksi minyak mentah dengan penggunaan senyawa kimia. ”Kalau energi dikelola dengan baik, produksi minyak dan gas masih bisa ditingkatkan dan bahkan di atas kebutuhan kita. Kami memperkirakan dalam 5-6 tahun ke depan kita bisa swasembada energi, baik melalui peningkatan produksi dan diversifikasi energi,” kata Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Muhamad Husen, Jumat (17/10).

Ia mengusulkan, ada satu tim yang meninjau regulasi-regulasi migas yang menghambat dan birokrasi yang lama sehingga bisa menaikkan produksi migas selain kebijakan fiskal. Husen tidak menyebut satu per satu aturan yang dimaksud. Meski demikian, dia mengatakan, semua itu dilakukan dengan berpegang pada tata kelola yang benar.

”Pemerintah yang baru harus berani membikin terobosan agar produksi migas kita naik,” katanya.

Pemerintah juga perlu segera memutuskan nasib kontrak-kontak migas yang dalam waktu dekat akan habis.

”Biang kerok penurunan produksi di beberapa blok karena pemerintah telat memutuskan nasib kontrak migas. Contohnya West Madura Offshore yang diputuskan diserahkan kepada Pertamina ketika produksi sudah turun,” kata Husen.

Ia beralasan, keputusan yang diambil lebih cepat, yang dalam undang-undang bisa dilakukan 10 tahun sebelum kontrak habis, menyebabkan blok minyak bisa dikelola sehingga tidak terjadi penurunan produksi.

”Jika diputus dengan cepat, kita bisa menilai apakah mau investasi lagi atau diakhiri,” katanya.

Salah satu yang sedang ditunggu adalah keputusan pemerintah terkait Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017.

”Untuk Blok Mahakam, Pertamina sudah mengirim surat agar mendapatkan hak untuk mengelola blok itu. Kami siap untuk mengelola blok itu,” kata Husen.

Terkait dengan kilang yang ada saat ini, Husen menyatakan pihaknya akan meningkatkan kemampuan empat kilang yang ada. Dengan cara itu, pengolahan minyak diharapkan bisa meningkat. Meski demikian, ia menambahkan, pihaknya membutuhkan kilang baru.

Husen juga melirik kemungkinan pembangunan kilang-kilang kecil berukuran 6.000-8.000 barrel per hari. Dengan melihat contoh yang ada, kilang kecil bisa dioperasikan meski dengan keuntungan lebih kecil.

Upaya lainnya adalah meningkatkan produksi minyak mentah dengan menggunakan senyawa kimia (enhance oil recovery). Cara ini setidaknya bisa menambah produksi hingga 10 persen.

Untuk mendukung swasembada energi, Pertamina juga tetap mencari ladang-ladang minyak di luar negeri. Saat ini pihaknya telah memiliki ladang minyak di Aljazair dan Irak.

Satelit

Dalam seminar di Jakarta, Kamis lalu, diungkapkan bahwa pemerintah sedang menjajaki kemungkinan pengawasan distribusi batubara di Indonesia melalui satelit. Pemanfaatan teknologi tinggi tersebut untuk menurunkan potensi hilangnya batubara 30-40 juta ton per tahun akibat lemahnya pengawasan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R Sukhyar mengatakan, Indonesia kehilangan batubara 30-40 juta ton per tahun akibat lemahnya pengawasan dan pencatatan. Jumlahnya mencapai hampir 10 persen produksi batubara.

RI Sulit Bangun Kilang Minyak Baru Karena Ditentang Mafia Minyak

Kilang minyak Indonesia rata-rata berusia tua, paling muda adalah Kilang Balongan yang dibangun pada 1994. Saat ini sedang direncanakan pembangunan 3 kilang minyak, namun itu sulit karena mafia minyak internasional menentang.

Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, Indonesia saat ini sangat perlu tambahan kilang baru.

“Hampir 80% kebutuhan BBM dipasok dari impor, kilang kita usianya tua-tua. Jadi kebutuhan kilang minyak sangat mendesak, apalagi dengan terus meningkatnya kebutuhan BBM seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Namun, rencana pembangunan kilang tidak mudah, karena banyak yang menentang, terutama para mafia minyak internasional. “Kilang di mana pun dibangun, termasuk di Indonesia, pasti akan ditentang para mafia minyak internasional,” ujarnya.

Mengapa? karena ini akan menggantu pasar-pasar mereka selama ini.

“Kalau ada kilang dibangun di mana pun itu harga minyak bergejolak, ditentang banyak mafia, karena bisa menggangu pasar mereka, terutama yang di Singapura, di Arab. Apalagi Indonesia salah satu pasar mereka karena konsumsinya besar, kalau Indonesia punya kilang tambahan tentu impornya pasti berkurang,” tambah Djoko.

Contohnya seperti saat ini saja, Indonesia punya rencana membangun tiga kilang, namun ada berbagai macam kendalanya.

“Kilang kerjasama dengan investor dari Saudi Aramco, Kuawait banyak sekali permintaan insentif ini, keringan ini dan banyak lagi, kilang pemerintah sekarang mengantung karena Kementerian Keuangan belum menyetujui proyek kilang ini masuk dalam proyek multiyears,” ungkapnya.

“Kilang ini tergantung pemerintah, pembangunan kilang jangan dilihat dari nilai ekonomis atau untung bagi investor, tetapi untuk ketahanan energi Indonesia,” tandas Djoko.

BBM Subsidi Naik Rp 3.000, Inflasi Diprediksi 8,9%

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Kalau harga bahan bakar minyak bersubsidi naik Rp1.000 per liter, inflasi diperkirakan juga naik, pada 1%-1,5%. Prediksi ini disampaikan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Mirza Adityaswara. “Setiap kenaikan harga BBM Rp 1.000 akan menyumbang inflasi 1 persen-1,5 persen pada akhir 2014 sehingga, jika kenaikkannya Rp 3.000, sumbangan terhadap inflasi mencapai 3 persen-4,5 persen,” ujar Mirza Adityaswara di Jakarta, Jumat (18/9).

Kalau harga BBM bersubsidi naik Rp 3.000 per liter, menurut Mirza, total inflasinya 4,4% ditambah 3%-4,5% menjadi 7,4%-8,9%. Namun, tambahnya, angka inflasi tersebut dapat ditekan dengan skema menetapkan harga jual sesuai dengan harga internasional plus tetap ada subsidi yang nilainya fix. Misalnya, harga internasional Pertamax sebesar Rp 11.500 dengan subsidi tetap Rp 2.500, maka harga jualnya adalah Rp 9.000. “Namun jika harga minyak dunia naik dan harga internasional menjadi Rp 12.000, harga jual juga naik menjadi Rp 9.500 per liter,” tutur Mirza.

Ia mengungkapkan, Indonesia pernah menerapkan skema tersebut, namun tidak bertahan lama. Karena, beberapa tahun kemudian, skemanya kembali seperti semula dan berjalan hingga saat ini. “Hanya bertahan setahun-setahun setengah, kemudian dibatalkan dan kemudian malah memberatkan. Kalau ada subsidi fix ini sebenarnya inflasi lebih terkendali daripada disubsidi penuh lantas kemudian dicabut, inflasinya akan parah,” ujarnya.

Faisal Basri: Di Dunia Itu Tidak Ada BBM RON 88

Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai, dalam mengimpor bahan bakar minyak (BBM), Pertamina sangat tergantung dengan pengusaha minyak Riza Chalid. Padahal, menurut dia, Pertamina tidak perlu membeli minyak impor dari Riza Chalid.

“Enggak perlu Muhammad Riza Chalid, tidak perlu. Tapi diciptakan seakan-akan Muhamad Riza Chalid itu sesuatu banget di negara ini,” ujar Faisal Basri di Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Faisal menjelaskan, alasan utama Pertamina tergantung pada Riza Chalid karena Pertamina masih membeli BBM RON 88 dari Riza Chalid. Padahal, kata dia, RON 88 adalah minyak yang tidak diperjualkan di pasar internasional.

“Karena yang kita impor kan R0N 88, RON 88 itu di hampir semua dunia ini enggak ada, hanya buat Indonesia karena tidak sesuai dengan lingkungan karena sudah UERO 2 dan RON 92, minimum itu janji pemerintah,” kata dia.

Tak hanya di situ, menurut Faisal, Riza Chalid juga mengatur kadar oktan yang ada di RON 88 yang datanya tidak pernah dibuka ke publik. Di sisi Pertamina, Faisal juga menyoroti ketidakterbukaan Pertamina mengenai harga BBM yang dibeli dari Riza Chalid.

“Harganya kita enggak tahu, kan kalau harga minyak kita tahu, kalau yang ini tidak tahu kan. Nah seolah-olah kalau kita memutus Riza Chalid, Indonesia akan kolaps impornya karena ketergantungan RON tadi. Di dunia itu RON 92, RON 88 enggak ada,” kata Faisal.

Mafia Migas Membuat Indonesia Tidak Efisien

Direktur Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) Ferdinand Hutahayan, mengatakan, mafia minyak dan gas (migas) masih menjadi penyebab dari tidak efisiennya pemerintahan.Ia mengatakan, mafia migas membuat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Defisit terus terjadi akibat kebutuhan impor semakin besar, dikarenakan impor minyak.

”SBY harus mengatakan adanya mafia migas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Ferdinand Hutahayan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (10/6/2014) Menurut dia, selama ini Indonesia terus bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor. Indonesia sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan, hanya supaya impor jalan terus dan komisi diperoleh mafia.

Ferdinand menyebutkan, bukan hanya impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi cengkeraman luas dalam seluruh bisnis ekspor-impor migas di Indonesia, termasuk pembagian ladang minyak kepada perusahaan asing.”Terbukti SBY gagal membasmi mafia migas, malah menyuburkan. Ini jadi pertanyaan tersendiri,” kata Ferdi. Dia juga menuding mafia mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina yang bergerak dalam perdagangan minyak.

Tugas utama Petral adalah menjamin suplai kebutuhan minyak kebutuhan Pertamina/Indonesia dengan cara impor. Namun, nilai impor oleh yang sedikitnya Rp 300 triliun per tahun, sejak lama diatur mafia.”Petral selama puluhan tahun melalui kerja sama dengan lima broker minyak: Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium — berbasis di Singapura, terdaftar di Virgin Island (negara yang bebas pajak), ini yang membuat kita tidak pernah membangun dan memperbarui kilang minyak, ” katanya.

PERTAMINA Tambah Kapal Migas Terbesar di Dunia

Kapal Migas PERTAMINA

PT PERTAMINA (Persero) sedang giat menambah kapal miliknya, seperti penambahan kapal pengangkut elpiji terbesar (Very Large Gas Carrier /VLGC)  di dunia yang bernama kapal Pertamina Gas 2.

Direktur Pemasaran dan Niaga PERTAMINA, Hanung Budya mengatakan, ada sejumlah alasan PERTAMINA melakukan penambahan kapalnya. Pertama, pengembangan usaha penguatan armada akan meningkatkan efisiensi biaya transportasi minyak dan gas (migas).

Efisiensi itu diharapkan dapat memberikan margin lebih besar bagi peningkatan pendapatan per liter perusahaan. Selain itu, total biaya transportasi menjadi salah satu andalan PERTAMINA dalam persaingan global di bisnis hilir migas (profitable downstream).

“Penambahan kapal dapat  meningkatkan efisiensi biaya transportasi migas. Efisiensi biaya, akan menjadi salah satu penopang utama bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan global di bisnis hilir minyak dan gas,” kata Hanung,  dalam acara peresmian pemberian nama kapal PERTAMINA Gas 2, di galangan kapal Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Ulsan, Korea Selatan, Rabu (23/4/2014).

Sedangkan penambahan kapal pengangkut elpiji terbesar di dunia dilakukan untuk menunjang target distribusi energi nasional khususnya elpiji yang diemban PERTAMINA.

Untuk mengemban tugas itu tidak hanya membutuhkan armada kapal yang efisien, efektif, dan memiliki tingkat keselamatan yang tinggi saja. Akan tetapi, juga membutuhkan kapal yangenvironmentally sound, yang mampu menunjukkan positioning PERTAMINA sebagai salah satu pelaku bisnis transportasi laut yang berkualitas.

Kapal VLGC PERTAMINA Gas 2 pada awalnya akan digunakan untuk mendukung pasokan dan distribusi LPG di Indonesia. Pasokan dan distribusi itu permintaannya diperkirakan mencapai 6 juta ton atau tumbuh sekitar 8% pada 2014  dibandingkan tahun lalu sebesar 5,6 juta ton.

VLGC PERTAMINA Gas 2 akan beroperasi dengan pola loading antara Pelabuhan Tanjung Uban-Belanak-Tanjung Jabung-Import dan discharge sebagai mothership di Teluk Semangka atau melalui jalur pelabuhan loading Bontang/Import dan akan dipergunakan sebagai mothership di Kalbut, Situbondo, selanjutnya akan diproyeksikan untuk kebutuhan perdagangan internasional.

Kontroversi Pengelolaan Blok Siak

Blok Siak

Masa peralihan pengelolaan ladang minyak di Blok Siak sudah berakhir. Kini pengelolaan bertukar dari PT Chevron pada Pertamina.

Masa peralihan Blok Siak dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) sudah hampir berakhir selama enam bulan sejak Oktober tahun 2013. Namun anehnya, sampai saat ini belum ada kejelasan apakah PT Pertamina yang akan mengelola secara penuh atau Pemprov Riau ikut dilibatkan dalam mengelola blok kaya minyak tersebut.

Saat dikonfirmasi hal tersebut ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Pihak SKK Migas membenarkan bahwa sampai saat ini pihak PT Pertamina masih mengelola Blok Siak, sambil menunggu adanya keputusan baru apakah blok minyak tersebut dikelola bersama Pemprov Riau atau tidak.

“Sampai saat ini blok tersebut (Blok Siak) masih dikelola Pertamina,” kata Kapala Humas SKK Migas Hardoyo Budi Santoso, Jumat (11/4/14) di Jakarta.

Ketika ditanya, terkait masa peralihan pengelolaan Blok Siak yang bulan ini akan berakhir. Hardoyo mengatakan, pihaknya belum tahu bagaimana ke depannya.

“Kami belum mendapat kabar terkait hal itu, tapi kalau sudah ada informasi akan kami sampaikan,” ujarnya.

Sementara itu Kapuskom PT Pertamina Ali Mundakir saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, yang bersangkutan tak mau menjawab dan sms juga tak dibalas.

Sebelumnya, PT Pertamina dan Pemprov Riau beberapa waktu lalu mengadakan rapat pertemuan untuk membahas Blok Siak. Tapi sampai saat ini hasil pertemuan kedua pihak tak jelas, karena PT Pertamina terkesan tertutup sementara Pemprov Riau mengakui terus berusaha untuk ikut serta dalam pengelolaan blok yang selama ini dikelola PT CPI.

Pembangunan Kilang Pertamina Bisa Jadi Solusi Penguatan Rupiah

Selain memberi kebebasan berinvestasi bagi pemodal asing, ekonom Faisal Basri mengungkapkan bahwa pembangunan kilang minyak oleh PT Pertamina (Persero) akan mampu menciptakan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Untuk menekan defisit transaksi berjalan supaya surplus, tentunya harus meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Saat ini impor kita paling besar dari migas dan juga bahan baku. Bisa juga Pertamina segera membangun kilang, untuk menekan impor,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, tidak beralasan jika Pertamina mengaku tidak memiliki sumber dana untuk membangun kilang minyak. “Jika alasan Pertamina tidak ada duitnya, kenapa mereka bisa melakukan ekspansi ke luar negeri?” ujar Faisal.

Dia menyebutkan, untuk mendanai pembangunan kilang, Pertamina juga bisa berutang atau meminta pengurangan pemberian dividen kepada pemerintah. “Itulah solusi terbaik untuk saat ini,” kata Faisal.

Faisal berpendapat, saat ini pemerintah tidak bisa mengandalkan penguatan rupiah pada peningkatan neraca modal yang selama ini berhasil menekan defisit neraca transaksi berjalan, dan akhirnya menciptakan surplus pada neraca pembayaran Indonesia. “Kita tidak ingin penguatan rupiah semata-mata dari capital account saja, karena itu di luar kendali kita. Tetapi, bisa juga dengan membebaskan asing masuk, supaya rupiah kita kuat,” jelasnya.

Faisal memperkirakan, pada akhir tahun ini rupiah akan menguat di kisaran Rp10.000 per dolar AS. Menurutnya, perkiraan ini sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia. “Rupiah bisa menguat karena harga komoditi membaik, seperti kakao, kopi dan harga kelapa sawit,” imbuhnya.

Pemerintah Danai Kilang Minyak Rp 90 Triliun

Pemerintah akan tetap mendanai proyek kilang pengolahan minyak mentah baru menggunakan dana APBN, di samping dua kilang lain yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS).

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan dari proyek kilang yang didanai APBN dengan total investasi Rp90 triliun berskema multiyears, pemerintah sudah menggelontorkan Rp250 juta untuk keperluan uji kelayakan (feasibility study/FS).

“FS oleh Pertamina, tetapi kita yang mendanai. Total investasinya Rp90 triliun,” kata Edy ketika ditemui seusai Improved Gas Forum yang digelar Total E&P Indonesie di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (19/11).

Secara keseluruhan pemerintah berencana membangun tiga kilang minyak berkapasitas masing-masing 300.000 barel per hari (bph). Selain menggunakan dana APBN, sumber pendanaan proyek kilang yang lain dilakukan melalui KPS. “APBN kan satu (kilang). Yang dua terserah. Dengan model-model seperti yang disampaikan wakil menteri keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk proyek kilang minyak skema KPS lelang internasional untuk investor asing akan dilakukan awal tahun depan.

Untuk proyek kilang KPS itu pemerintah menyiapkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan (tax holiday) selama 10 tahun bagi pemenang lelang. Guna mematangkan rencana tersebut, pemerintah telah menentukan kriteria kontraktor yang mengikuti tender, antara lain berpengalaman dan berstandar internasional.

Apakah Indonesia bisa Tiru Negara yang Berhasil Bangun Kilang Minyak Baru?

Dari 5 negara yang berhasil membangun kilang minyak baru nan modern adalah  Thailand, Vietnam, India,China dan Brazil. Di 5 negara  ini tidak ada Mafia BBM atau mengenal Mafia Minyaak macam Moh Riza Chalid,dengan perusahaanya  Global Energy Resources Pte Ltd.  Perusahaan ini adalah mitra dari Petral Energy Trading Limited pemain utama dalam perdagangan minyak Indonesia.  Yang lebih hebatnya lagi Moh Riza operasinya pengerogotan kepentingan nasional Indonesia ini berhasil dilakukannya dibawah radar. Media di Indonesia hanya Group Tempo saja yang berhasil menguak praktek kotor soal impor minyak Zatapi.  Media lain seperti Jakarta Globe saja “hanya” menempatkan Riza Chalid di urutan ke 76 dari daftar 150 terkaya di Indonesia, dengan jumlah kekayaannya  $350 millon.  

Jika  terdeksi radar sang Mafia Minyak juga sangat yakin bahwa  tidak ada berani mengganggu operasi jahanamnya, siapa yang berani menggangu akan hilang jabatan mungkin juga nyawa. Moh Riza Chalid dengan pernah ada yang mencoba mengganggu Petral Energy Trading Limited (Petral Singapore), biasanya tidak bertahan lama.   Menteri BUMN seperti Dahlan Iskan saja hanya sebentar saja sempat koar koar mengenai sepak terjang Petral mirip seperti segerombolan  anggota DPR yang berakhir sama. Petral tetap harus beroperasi di Singapore “berdagang minyak” . 

 Mafia Minyak  ala mafia Minyak  yang paling utama adalah memastikan uang “kutipan” per barrel yang diimport Indonesia (Pertamina) terus mengalir ke pundinya.   Moh Riza menjadi kuat luar biasa karena dia tidak serakah membagi hasil penjarahannya   ke elit politik  tertinggi negeri ini.

Kekuatan silent operation dari figur Mafia Minyak, selama lebih dari 10 tahun berhasil mengganggu pembangunan kilang minyak baru yang sangat dibutuhkan Indonesia. Pembahasan mengenai pembangunan kilang minyak   dibuat seperti komedi putar atau atraksi saling pingpong sesama pejabat terkait. 

Lihat saja artikel Dirut Pertamina yang menagih janji Menkeu. Nanti Menkeu lempar bola ke Menko. Menko lempar Men ESDM, ESDM lempar lagi ke Dirut Pertamina dan seterusnya. Ditengah saling lempar biasaya diselingi oleh pernyataan sedikit optimis dari Menteri ESDM,kemudian dibantah oleh Menko. dan seterusnya. 

Ini persis skenario dari si Mafia Minyaak..makin kusut dan lama semakin mantab, sehingga IMPOR BBM Indonesia dari Negeri ” Raja ” Singa yang nilainya lebih dari $ 36 M jalan terus.

Pertamina Diminta Fokus Bangun Kilang BBM

PT Pertamina (Pertamina) diminta lebih baik fokus menambah kapasitas kilang BBM-nya yang sudah lama tidak bertambah kapasitasnya, ketimbang membangun bisnis di sektor petrokimia.

Pengamat Perminyakan Sutadi Pudjo Utomo yang juga mantan Direktur Keuangan Pertamina mengatakan, bisnis petrookimia memang memiliki nilai tinggi, namun masalahnya petrokimia memerlukan kondesat sebagai bahan baku.

“Petrokimia memang nilai tinggi setelah refinary (kilang), namun masalahnya perlu kondesat sebagai bahan baku, ini nanti masalah juga,” kata Sutadi Pertamina kepada wartawan, Jumat (14/12/2012).

Dikatakan Sutadi, sebaiknya Pertamina sebagai BUMN harus fokus pada kilang untuk mengolah BBM untuk kebutuhan energi domestik.

“Sebaiknya Pertamina sebagai BUMN harus fokus padaa kulang untuk BBM untuk kebutuhan domestik,” ucap Sutadi.

“Sebaiknya Petrokimia biar kilang swasta yang sekarang kapasitasnya belum optimal,” ucap Sutadi.

Sementara dana investasi bisnis petrokimia tersebut lebih baik untuk menambah kapasitas kilang BBM. “Sehingga dana itu lebih baik untuk menambah kapasitas kilang BBM,” tandas Sutadi.

Seperti diketahui, Pertamina telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan tiga perusahaan petrokimia multinasional, yaitu SK Global Chemical, PTT Global Chemical, dan Mitsubishi Corporation.

Isi MoU antara lain kerja sama pembangunan pabrik petrokimia berkapasitas satu juta ton per tahun dengan perkiraan investasi Rp48 triliun atau lima miliar dolar AS. Selanjutnya, pada April 2013, Pertamina menargetkan sudah menetapkan satu di antara tiga perusahaan sebagai mitra pembangunan kilang petrokimia yang ditargetkan beroperasi 2017.

Kilang petrokimia direncanakan menghasilkan produk etilen 250 ribu ton, polietilen 400 ribu ton, polipropilen 350 ribu ton, dan PVC 200 ribu ton per tahun. Sebelum pabrik terbangun pada 2017, Pertamina dan mitra terpilih akan melakukan kerja sama pemasaran produk petrokimia di pasar domestik dan regional.

Dalam perusahaan patungan itu, Pertamina menetapkan kepemilikan saham minimal 51 persen. Saat ini, pasar petrokimia domestik masih didominasi impor dengan perkiraan sekitar US$ 5 miliar per tahun. Pertamina kini baru menguasai pangsa pasar hanya 10% dari total kebutuhan petrokimia nasional.

Pertamina Minta Insentif untuk Pembangunan Kilang Baru

PT Pertamina berencana membangun tiga kilang baru untuk dioperasikan mulai 2017. Untuk pembangunan ketiga kilang itu, perseroan mengharapkan insentif pemerintah.

“Soal insentif, sedang dibicarakan, tentunya pemerintah punya pertimbangan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, seusai diskusi di Kementerian Perindustrian, Jumat, 14 Desember 2012.

Bahkan, kata dia, kepada pemerintah, Pertamina telah menyampaikan daftar insentif yang diberikan di negara-negara lain. Ia menyebutkan pemerintah negara-negara lain selalu menyediakan insentif pembangunan kilang minyak untuk ketahanan energi. Beberapa insentif yang dapat diberikan, Ali mengungkapkan, antara lain berupa tax holiday.

Ia pun menyebutkan Arab Saudi sebagai contoh. Ali menjelaskan, negara itu memberi potongan harga untuk minyak mentah agar investor asal Cina tertarik membangun kilang. Ia menuturkan, keuntungan kilang memiliki margin yang sangat kecil. Namun, kata dia, diperlukan investasi yang besar.

Menurut penuturan Ali, diperlukan US$ 2 miliar hingga US$ 4 miliar bagi sebuah kilang untuk memproduksi 100 ribu barel per hari. “Membangun kilang merupakan kewajiban negara untuk menjamin pasokan energi dalam negeri,” katanya. Ia menyatakan, Indonesia harus ramah kepada investor, namun tetap mengutamakan kepentingan negara.

Ali menyatakan akan mengirim proposal kepada pemerintah awal 2013. Namun ia tidak menyebutkan insentif yang diharapkan dalam pengajuan proposal itu. “Kami ajukan proposal akhir Januari kepada pemerintah,” ujarnya. Ia mengatakan, Indonesia harus membangun tiga kilang hingga 2017.

Pemerintah Bangun Kilang dengan Dua Skema

Pemerintah akan membangun kilang pengolahan minyak mentah berkapasitas 300 ribu barel per hari dengan dua skema pendanaan. Skema tersebut, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPS).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswouto mengatakan, pembangunan kilang dengan skenario KPS akan ditenderkan. “Nanti yang menggelar tender Kementerian Keuangan,” kata Susilo saat ditemui di Kementerian Energi, Jumat, 8 November 2013.

Skema KPS atau biasa disebut privat public parternship (PPP) ini akan mendapat dukungan pemerintah untuk memperkecil risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dukungan dari pemerintah berupa penjaminan, insentif, dan regulasi.

Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kilang dengan skema KPS ini akan menunjuk Pertamina sebagai contracting agency. “Kriteria lelang nantinya akan dibicarakan antara pemerintah dan Pertamina,” ujarnya.

Pemerintah sendiri hingga saat ini masih menggodok syarat-syarat dan kriteria pelaksanaan lelang tersebut. “Kami harap tahun depan sudah mulai lelang,” ujarnya.

Ditemui terpisah, juru bicara Pertamina Ali Mundakir mengatakan, belum menerima penugasan resmi dari pemerintah. Namun ia membenarkan bahwa pihaknya akan menjadi pelaksana lelang proyek kilang dengan skema KPS ini.

“Kami akan melelangkan term and conditionnya, ini yang akan jadi benchmarknya,” ujarnya.

Sebab, selama ini rencana pembangunan kilang terus terhambat dengan permintaan insentif dari investor dengan kemampuan fiskal pemerintah. “Nanti dengan skema ini kami tawarkan siapa yang mau, kalau memang banyak tawaran berarti memang tidak ada masalah dengan insentif pemerintah, tapi kalau tidak ada yang mendaftar, berarti memang pemerintah harus memberikan insentif yang sesuai,” ujarnya.

Sementara itu mengenai kilang dengan skema APBN, Susilo melanjutkan, tetap berjalan. Pemerintah, menurut dia telah menganggarkan dana untuk studi kelayakan kilang APBN. “Biaya diperkirakan sebesar Rp 90 triliun secara multi-years,” ujarnya.