PERTAMINA Tambah Kapal Migas Terbesar di Dunia

Kapal Migas PERTAMINA

PT PERTAMINA (Persero) sedang giat menambah kapal miliknya, seperti penambahan kapal pengangkut elpiji terbesar (Very Large Gas Carrier /VLGC)  di dunia yang bernama kapal Pertamina Gas 2.

Direktur Pemasaran dan Niaga PERTAMINA, Hanung Budya mengatakan, ada sejumlah alasan PERTAMINA melakukan penambahan kapalnya. Pertama, pengembangan usaha penguatan armada akan meningkatkan efisiensi biaya transportasi minyak dan gas (migas).

Efisiensi itu diharapkan dapat memberikan margin lebih besar bagi peningkatan pendapatan per liter perusahaan. Selain itu, total biaya transportasi menjadi salah satu andalan PERTAMINA dalam persaingan global di bisnis hilir migas (profitable downstream).

“Penambahan kapal dapat  meningkatkan efisiensi biaya transportasi migas. Efisiensi biaya, akan menjadi salah satu penopang utama bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan global di bisnis hilir minyak dan gas,” kata Hanung,  dalam acara peresmian pemberian nama kapal PERTAMINA Gas 2, di galangan kapal Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Ulsan, Korea Selatan, Rabu (23/4/2014).

Sedangkan penambahan kapal pengangkut elpiji terbesar di dunia dilakukan untuk menunjang target distribusi energi nasional khususnya elpiji yang diemban PERTAMINA.

Untuk mengemban tugas itu tidak hanya membutuhkan armada kapal yang efisien, efektif, dan memiliki tingkat keselamatan yang tinggi saja. Akan tetapi, juga membutuhkan kapal yangenvironmentally sound, yang mampu menunjukkan positioning PERTAMINA sebagai salah satu pelaku bisnis transportasi laut yang berkualitas.

Kapal VLGC PERTAMINA Gas 2 pada awalnya akan digunakan untuk mendukung pasokan dan distribusi LPG di Indonesia. Pasokan dan distribusi itu permintaannya diperkirakan mencapai 6 juta ton atau tumbuh sekitar 8% pada 2014  dibandingkan tahun lalu sebesar 5,6 juta ton.

VLGC PERTAMINA Gas 2 akan beroperasi dengan pola loading antara Pelabuhan Tanjung Uban-Belanak-Tanjung Jabung-Import dan discharge sebagai mothership di Teluk Semangka atau melalui jalur pelabuhan loading Bontang/Import dan akan dipergunakan sebagai mothership di Kalbut, Situbondo, selanjutnya akan diproyeksikan untuk kebutuhan perdagangan internasional.

Freeport Tidak Transparan Soal Penjualan

Tambang Emas dan Tembaga PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia menyebut penjualan emas dan tembaganya turun sehingga dia ogah membayar dividen kepada negara. Tapi, kenyataannya, volume maupun nilai total penjualan emas dan tembaganya mengalami kenaikan.

Hal tersebut terungkap dalam laporan kinerja keuangan tahun 2013 Freeport McMoran Copper & Gold (FCX), pemilik 90,64 persen saham PT Freeport Indonesia.

Laporan itu menunjukan total penjualan emas dan tembaga dari tambangnya di Indonesia yang dikelola PT Freeport Indonesia mengalami kenaikan.

Total penjualan emas dan tembaga Freeport Indonesia masih mengalami kenaikan sebesar 6,2 persen menjadi USD4,34 miliar (Rp49,59 triliun, kurs Rp11.428 per USD) pada akhir tahun 2013 dibandingkan pada periode tahun 2012 yang sebesar USD4,09 miliar.

Di mana penjualan tembaga tercatat naik menjadi USD2,9 miliar pada 2013 dari sebelumnya USD2,56 miliar. Sementara penjualan emas tercatat turun tipis menjadi USD1,44 miliar dari sebelumnya USD1,52 miliar.

Volume penjualan tembaga mengalami kenaikan menjadi 885 juta pounds pada tahun 2013 dari sebelumnya 716 juta pounds. Harga rata-rata penjualan tembaga memang mengalami penurunan menjadi USD3,28 per pounds dari sebelumnya USD3,58.

Volume penjualan emas juga mengalami kenaikan menjadi 1,096 juta ounces pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang sebanyak 915 ribu ounces. Harga rata-rata penjualan emas juga turun menjadi USD1.312 per ounces dari sebelumnya USD1.664.

Selain karena mengklaim penjualannya turun, perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu juga enggan membayar dividen karena beberapa alasan lainnya, yakni akibat gangguan operasi tambang dan  penurunan harga komoditas global.

Juga karena penggunaan arus kas untuk investasi sekitar USD1 miliar guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah yang pada tahun 2017 dan selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI.

PT Freeport Indonesia Tidak bayar Deviden

Logo PT Freeport Indonesia

Kementerian BUMN akan terus melakukan penagihan dividen kepada PT Freeport Indonesia. Pasalnya, perusahaan tambang besar di Indonesia itu tidak menyetorkan dividennya kepada negara sejak 2013 dan diindikasi tidak membayar kembali di 2014.

“Padahal, dia untung Rp6 triliun. Kita sudah minta terus,” ucap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan usai rapim di ReIndo, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Namun, dia mengakui sulitnya merealisasikan penagihan dividen negara kepada Freeport dikarenakan kepemilikan saham negara yang minoritas. Saat ini pemerintah hanya memiliki saham di Freeport sebesar 9,3 persen.

Menurutnya, dengan kepemilikan saham negara yang minoritas menjadi kendala bagi negara menagih dividen ke Freeport. Pasalnya, dengan hanya memiliki 9,3 persen, pemegang saham Freeport masih bisa menyetujui agenda-agenda yang tercantum dalam RUPS tanpa harus menunggu keputusan dari negara.

“Saham negara 9,3 persen, kemudian sebuah perusahaan membagikan melalui RUPS, kalau RUPS diputuskan tidak membagi dividen, tapi BUMN tidak setuju, kan sama saja, karena 9,3 persen itu tidak ada artinya dalam hal memutuskan,” katanya.

Oleh karena itu, dia tengah memperjuangkan penagihan dividen negara pada Freeport dengan cara meminta dividen interim. “Kita sedang upayakan, bisa enggak minta dengan dividen interim, karena kan kalau di swasta saja bisa, terserah dananya dari mana,” ujanrnya.

Pemerintah nampaknya sudah kehabisan akal dalam menagih dividen kepada PT Freeport Indonesia. Pasalnya, perusahaan tambang besar tersebut sudah tidak menyetorkan dividennya kepada kas negara sejak 2013, dan diindikasikan akan kembali tidak membayar kembali di 2014.

“Kalau saya pemerintah, beda urusannya, tapi kan saya bukan pemerintah, saya hanya DPR,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, Jakarta, Jumat (18/4/2014).

Mengenai porsi saham pemerintah yang hanya 9,3 persen. Memungkinkan hal tersebut yang membuat sulitnya pemerintah menagih dividen kepada Freeport. Pasalnya, sebuah korporasi untuk menentukan pembagian dividen harus melalui RUPS terlebih dahulu, namun dengan porsi yang minoritas memang tidak mempengaruhi keputusan pemegang saham.

“Kenapa dulu setuju dengan porsi saham yang kecil?” tanyanya.

Oleh karena itu, dirinya pun meminta kepada para masyarakat untuk terus menegur pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terus menagih dividen kepada Freeport. “Anda tegur pemerintah,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengakui, Kementerian BUMN terus melakukan penagihan kepada PT Freeport Indonesia agar mencairkan dividen.

“Iya dia untung Rp6 triliun, kita sudah minta terus,” ucap Dahlan.

Freeport Amerika Serikat Panen Dividen Rp 24 Triliun

Pabrik Pengolahan Hasil Tambang PT Freeport Indonesia

Freeport bagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun) di Amerika Serikat, tapi tidak membagi dividen di Republik Indonesia. Padahal, dari belasan anak usaha mereka, hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik.

Freeport McMoran membagikan dividen US$ 2,25 per saham atau total US$ 2,19 miliar. Nominal tersebut jika dirupiahkan setara dengan Rp 24,9 triliun (kurs Rp 11.400/US$).

Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014.

Asal tahu saja, pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013.

Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu.

Namun justru di Indonesia yang tidak ada pembagian dividen. Entah di negara-negara lokasi tambang Freeport lainnya, apakah bernasib sama dengan Indonesia atau tidak.

Rozik B Soetjipto, Presdir PT Freeport Indonesia, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (17/4/14), mengatakan, selain Indonesia, tambang Freeport antara lain ada di Peru, Amerika Utara dan Afrika.

Alasan Freeport tidak membagikan dividen di Indonesia karena laba perseroan digunakan untuk investasi proyek baru. Proyek tersebut membutuhkan biaya US$ 1 miliar per tahun. “Lihat saja, investasi kami di 2013 lalu sebesar US$ 1,03 miliar. Bandingkan dengan keuntungan kami,” kata Rozik kepada Kontan.

Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, juga menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN  yang hadir mewakili.

“Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan,” kata MS Hidayat.

Untuk diketahui, meski bukan BUMN, Pemerintah RI memiliki saham sebesar 9,34 persen di Freeport Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.

Skenario Mafia Minyak dan Gas di Indonesia

The Oil Godfather

Diskusi tentang Indonesia memang banyak menariknya, mulai dari hal yang biasa sampai hal-hal diluar nalar orang biasa. Biasanya kalau bukan tentang pemerintahan yang crowded, lingkungan, politik, dan lainnya. Namun, kali ini beda diskusi yang belum pernah masuk daftar diskusiku sebelumnya, menyenangkan meski bukan keilmuanku.

Diskusi kali ini tentang “MAFIA MIGAS” Beuh… keren banget kan judul pembahasannya. Nah, yang bikin aku penasaran itu adalah Siapa si Mafia Migas itu? Haha Bahasa Mafia itu berasa ada orang teramat besar kekuasaannya hingga mengendalikan suatu. Atau kalau kita bicara tetang mafia, kita pasti teringat sebuah organisasi penjahat orang sisilia (Itali) yang bisa mengendalikan hukum untuk memenuhi keinginan golongan mereka.

Berita tentang korupsi di SKK Migas yang mengangkat elit seperti Rudi Rubiandini, Simon Gunawan Tanjaya, dan Deviardi itu sudah banyak diberitakan, tetapi tetap beritanya tidak seheboh Raffi Ahmad digrebeg atau Farhat Abbas yang bikin status twitter kontroversinya. Selalu saja kalah popular, entah karena permintaan publik atau permintaan yang lainnya.

Nah dalam diskusi yang menggunakan media What’sApp, dengan pemateri - Ryan Alfian Noor dari FIM angkatan 9. Dan seluruh peserta dari Forum Indonesia Muda (FIM) dari berbagai angkatan. Saat kak Ryan sapaan akrabnya,  diamanahi oleh bupati penajam utara untuk mengelola lapangan migas wailawi.

Kalau kita cermati Industri migas mancanegara, tata kelola sektor migas terdiri dari tiga fungsi, yaitu: kebijakan (policy), regulasi (regulatory) dan komersial (commercial). Perbedaannya hanya pada bagaimana negara tersebut memisahkan atau tidak memisahkan fungsi tersebut.

Bisnis migas di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu hulu dan hilir. Hulu memiliki runtutan bisnisnya sendiri, begitu pula hilir. Polanya hampir sama mulai dari pemerintah membuka tender proyek, pemilihan pemenang tender, pengerjaan proyek oleh pemenang tender. Nah tentunya rawan sekali dalam semua runtutan itu dimasuki oleh mafia. Lihat slide 1,2,3.

Industri di sektor migas sering disebut- sebut sebagai lahan yang 'basah'. Jelas sekali banyak peluang bagi tangan-tangan kotor untuk memanfaatkan situasi. Dalam diskusi yang diikuti teman-teman Forum Indonesia Muda dari berbagai angkatan ini akan dibahas secara aktual tajam terpercaya.

Melihat dunia migas yang sangat basah dan masih banyak celah- celah yang ditembus oleh oknum-oknum tertentu, maka terciptalah sebuah kejahatan-kejahatan  yang terakumulasi dan menjadi terorganisir lintas orde. Tak salah jika kita menjuluki penjahat-penjahat ini menjadi “MAFIA MIGAS.”

Menurut catatan IRRES, ada 6 hal yg menjadi sasaran empuk dari mafia migas.Lihat slide 4. Empat kotak orange adalah titik rawan dibidang hulu dan dua kotak putih adalah titik rawan dibidang hilir. Dalam slide 2 dan 3 sudah dapat kita lihat contoh praktek yang dilakukan oleh mafia migas secara terorganisir.

Nah dalam diskusi ini kak Ryan fokus ketiga hal yaitu lelang WK (Wilayah Kerja), penetapan Cost Recovery, dan penjualan gas negara. Mulai dari WK Sesuai dengan runtutan bisnisnya,  maka penetapan WK ini melibatkan 3 pihak yaitu kementrian ESDM dan jajarannya, BP migas (sekarang berubah menjadi SKK migas), dan pihak kontraktor. Dalam penetapan wilayah kerja, ini rawan disusupi Mafia karena WK tentu bisa dibisniskan, WK bisa dijual belikan seperti tambang. Untuk bisa memuluskan ini, ada saja oknum pemerintah/kontraktor yang main mata.

Melihat Slide no 5 adalah foto Mafia Migas versi akun kontroversi @TrioMacan2000 tapi tentu jangan kita telan mentah-mentah, tetapi ada kemungkinan juga. Mungkin yang santer didengar adalah kasus gratifikasi Pak Rudi Rubiandini oleh pihak Kernel oil. Kasusnya sama juga, upaya pihak kontraktor menyuap penyelenggara negara.

Berikutnya adalah cost recovery. Secara sederhana, CR adalah biaya yang diganti pemerintah yang telah dikeluarkan kontraktor. Sama seperti penyakit akut disektor lainnya. Pengadaan barang dan jasa di migas itu rawan sekali buat dimasuki mafia. Contohnya yang mudah adalah Cnooc dan petro china lebih memilih untuk membeli barang-barang dari china sendiri. TOTAL memilih untuk membeli barang dari prancis dan perusahaan migas-migas lainnya pun juga turut melakukan hal yang sama. Membeli produk dari negerinya sendiri, sehingga memicu sebuah intrik dan melemahkan pengusaha produk dalam negeri.

“Dalam penetapan CR, modus yang dilakukan berupa penggelumbungan dan pemasukan pekerjaan tidak relevan CR atau bertentangan dengan PP CR No. 79/2010. Dugaan korupsi jenis ini sering dilaporkan ke BPK dan untuk tahun 2010-2012 besarnya adalah US$ 221,5 juta atau sekitar Rp.2,3 Triliun.”

Terakhir adalah penjualan migas Negara. Dalam bisnis penjualan migas negara, pertamina menugaskan Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) untuk melakukannya. Dengan letak kantor PETRAL yang berada di Singapura membuat Mafia disana tumbuh subur dan tidak terendus jejaknya sama sekali.

Seperti dalam catatan yang dibuat Rizal Ramli, Petral telah melakukan mark upharga, jual dan beli migas dunia seenaknya.  Sebagian hasil korupsi mereka disinyalir telah mengalir ke keluarga cend*na dan kini berlanjut ke keluarga cik*as.

Masih ingat berita tentang Ari Sumarno (DIRUT sebelum Karen)? Ari Sumarno disinyalir dipecat oleh rezim yang berkuasa waktu itu karena ingin memindahkan kantor petral dari Singapura ke Batam, dan tentu karena kebatalannya itu petral pun masih aman. Beberapa tahun kemudian, nama Petral kembali mencuat. Karena Dahlan Iskan ingin membubarkannya, namun secara  tiba-tiba Dahlan Iskan tersandung kasus inefisiensi PLN dan diperkarakan oleh komisi VII (komisi energi) sejak itu pula, petral menjadi kembali aman.  Sungguh luar biasa kekuatan Petral merongrong banyak elit negeri kita. Karen pun tidak bisa berbuat banyak untuk membubarkan Petral. Karna Karen terancam terlibat pada kasus Rudi Rubiandini.

Tentunya jika Karen diam, maka dia akan aman. Negara yang harusnya bisa mengekspor-impor secara berdaulat, kini dikuasai penuh oleh golongan terorganisir. Petral. Nah, tahukan kalian siapa pimpinan tertinggi dari PETRAL itu? Dialah Muhammad Riza Chalid.

Petral bisa berkantor di Singapura karena Singapura pusat bisnis asia pasifik, selain itu Singapura sudah lebih dahulu membuat kilang minyak yang sesuai dengan spesifikasi migas kita yang notabene berasal dari Arab (minyak berat) dan Indonesia tidak punya kilang itu.

Mungkin secara kasat mata sebagai orang awam dalam dunia Migas melihat scenario yang sangat indah dimana ada pekerjaan buruk yang terorganisir dari pihak tertinggi Negara ini (mungkin) hingga mereka yang di Sebut Mafia dalam kasus ini menjalankan adegan demi adengan dengan matangnya.

Dalam hal ini ada hal prinsipil yang harus dibenahi karena kerusakan tidak hanya disistem tetapi dimoral masing-masing elit. Dengan cara pembaharuan pemerintahan dan gerakan dari rakyat. Perjuangan ini tidak akan lekas berakhir. Butuh proses dan perjuangan antar generasi atau sinergi dan satujan tujuan antar generasi bisa jadi dari generasi kita yang membuka pembaruan dan baru benar-benar berubah di generasi anak-cucu kita kelak. Maka jadilah bagian dari perubahan, jadilah manusia berdaya dan strategis.

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Muhammad Riza Chalid (yang berdiri di tengah). Pemimpin tertinggi PETRAL.

Kontroversi Pengelolaan Blok Siak

Blok Siak

Masa peralihan pengelolaan ladang minyak di Blok Siak sudah berakhir. Kini pengelolaan bertukar dari PT Chevron pada Pertamina.

Masa peralihan Blok Siak dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) sudah hampir berakhir selama enam bulan sejak Oktober tahun 2013. Namun anehnya, sampai saat ini belum ada kejelasan apakah PT Pertamina yang akan mengelola secara penuh atau Pemprov Riau ikut dilibatkan dalam mengelola blok kaya minyak tersebut.

Saat dikonfirmasi hal tersebut ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Pihak SKK Migas membenarkan bahwa sampai saat ini pihak PT Pertamina masih mengelola Blok Siak, sambil menunggu adanya keputusan baru apakah blok minyak tersebut dikelola bersama Pemprov Riau atau tidak.

“Sampai saat ini blok tersebut (Blok Siak) masih dikelola Pertamina,” kata Kapala Humas SKK Migas Hardoyo Budi Santoso, Jumat (11/4/14) di Jakarta.

Ketika ditanya, terkait masa peralihan pengelolaan Blok Siak yang bulan ini akan berakhir. Hardoyo mengatakan, pihaknya belum tahu bagaimana ke depannya.

“Kami belum mendapat kabar terkait hal itu, tapi kalau sudah ada informasi akan kami sampaikan,” ujarnya.

Sementara itu Kapuskom PT Pertamina Ali Mundakir saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, yang bersangkutan tak mau menjawab dan sms juga tak dibalas.

Sebelumnya, PT Pertamina dan Pemprov Riau beberapa waktu lalu mengadakan rapat pertemuan untuk membahas Blok Siak. Tapi sampai saat ini hasil pertemuan kedua pihak tak jelas, karena PT Pertamina terkesan tertutup sementara Pemprov Riau mengakui terus berusaha untuk ikut serta dalam pengelolaan blok yang selama ini dikelola PT CPI.

Mahkamah Konstitusi: Lapindo Tetap Harus Bayar Ganti Rugi

Konspirasi SBY-Bakrie

Meluruskan kesimpangsiuran pemberitaan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan warga korban lumpur Lapindo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menggelar konferensi pers di kantor MK, Jakarta, Jumat (4/4) lalu.

Hamdan menegaskan, bahwa MK melalui putusannya berupaya mendesak Pemerintah dan PT Lapindo Brantas untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi secepatnya. Adapun tanggung jawab PT Lapindo dan pemerintah masing-masing tidak berubah.

“PT Lapindo Brantas tetap bertanggung jawab penuh atas pembayaran ganti rugi kepada warga yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT). Sedangkan, pemerintah juga tetap bertanggung jawab membayar pelunasan ganti rugi kepada warga yang berada di luar PAT dengan menggunakan APBN,” tegas Hamdan seperti dilansir oleh situs resmi Setkab RI.

Penegasan Ketua MK itu sekaligus meluruskan pemberitaan yang beredar selama ini, bahwa melalui Putusan MK No. 83/PUU-XI/2013 , pada Rabu (26/3) lalu, semua kerugian korban lumpur Lapindo, termasuk yang berada dalam PAT, akan dibayarkan pemerintah seluruhnya dengan menggunakan dana APBN/APBD.

Hamdan menjelaskan, Para Pemohon yang merupakan warga di PAT selama ini belum mendapat pelunasan ganti rugi sepenuhnya oleh PT Lapindo Brantas. Hal ini berbeda dengan warga di luar PAT yang  sudah menerima ganti rugi dari pemerintah dengan menggunakan APBN. Para Pemohon pun merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013.

Oleh karena itulah, lanjut Hamdan, Mahkamah lewat Putusan No. 83/PUU-XI/2013 menyatakan pemerintah melalui mekanisme yang tersedia terkait fungsinya harus memberikan pertanggungjawaban, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat sehingga antara masyarakat yang berada di luar dan di dalam PAT sama-sama mendapatkan ganti rugi.

“Pemerintah/negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah PAT oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu (PT Lapindo Brantas, red). Dengan kata lain, Mahkamah meminta Pemerintah untuk “menekan” PT Lapindo Brantas segera melunasi ganti rugi kepada masyarakat di dalam wilayah PAT,” tutur Hamdan.

Ketua MK itu menegaskan, tanggung jawab penyelesaian kerugian warga yang berada di PAT tetap merupakan tanggung jawab Lapindo. “Tanggung jawab negara adalah dengan menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian kepada warga di PAT oleh perusahaan yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Menjawab wartawan, Hamda menegaskan, putusan MK kali ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif/Pilpres 2014. “MK memutus semata-mata untuk memberikan kepastian hukum kepada korban lumpur Lapindo yang perkaranya terus berlarut-larut,” jelasnya.

Panggil Minarak Lapindo Jaya
Terkait dengan putusan MK itu, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Danis Sumandilaga mengemukakan, Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo akan memanggil PT Minarak Lapindo Jaya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ihwal belum beresnya ganti rugi kepada warga.

“Pak Menteri (Djoko kirmanto) akan mengundang mereka untuk melunasi ganti rugi yang belum selesai,” kata Danis Sumandilaga sebagaimana dikutip www.tempo.co, Jumat (28/3) lalu.

Sebelum memanggil Minarak Lapindo Jaya, menurut Danis, pihaknya sksn menggelar rapat terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Keuangan soal ganti rugi korban lumpur Lapindo.

“Minggu depan kami cari waktu untuk membahas putusan tersebut dan mempelajarinya. Setelah itu, baru kami laporkan ke Pak Menteri untuk ditindaklanjuti. Salah satunya, pemanggilan Minarak,” kata Danis.

Juru Bicara Menteri PU itu membantah anggapan bahwa Dewan Pengarah tidak tegas terhadap Minarak. Menurut Danis, Dewan sudah menagih agar Minarak melunasi utang ganti rugi kepada korban terdampak. “Dari dulu kami sudah menagih dan mengundang serta memfasilitasi Minarak,” terangnya.

Kasus Longsor Tambang Pongkor

Lokasi Pertambangan Pongkor

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) menyatakan penambangan dan pabrik pengolahan emas masih berjalan normal. Walaupun, tambang emas pongkor telah mengalami musibah longsor.

“Tidak ada kerusakan apapun terhadap fasilitas produksi unit bisnis pertambangan (UBP) emas akibat musibah ini,” jelas Direktur Utama Antam Tato Miraza, di Jakarta, Selasa (8/3/2014).

Musibah tanah longsor terjadi di lokasi bangunan bekas sarana pendidikan dan pelatihan (Diklat) UBP Emas di Desa Bantar Karet, Kecamatan Naggung, Bogor, Jawa Barat.

Sedangkan untuk lokasi kejadian longsor tersebut berada di luar area operasional dan rencananya akan dibongkar dan direklamasi. Bangunan beas diklat tersebut sering dimanfaatkan serta dikelola oleh beberapa perusahaan kontraktor UBP emas yang membutuhkan tempat sementara.

Permasalahan tanah longsor dipicu oleh adanya fenomena alam berupa cuaca ekstrem dengan curah hujan di atas 130 mm yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini di wilayah tersebut, melebihi hujan rata-rata di kisaran 70 mm per hari.

Freeport dan PLN Bikin Target Dividen Tak Tercapai

Lokasi Pertambangan PT Freeport Indonesia

Mahmuddin Yasin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan target setoran dividen ke kas negara untuk 2013 tidak akan tercapai. Menurutnya, tidak disetornya dividen dua perusahaan yakni PT PLN (Persero) dan PT Freeport Indonesia menjadi penyebab utama gagalnya mereka mencapai target.

“Target dividen sebesar Rp 40 triliun tidak tercapai. Kami hanya bisa memenuhi dividen berkisar Rp 37,5 triliun-Rp 38,5 triliun. Ini dividen tahun buku 2013 yang akan dibayarkan dalam APBN 2014,” kata Mahmuddin di Jakarta (10/4).

Ia menjelaskan, tidak tercapainya target setoran dividen karena Freeport Indonesia dan PLN sudah dipastikan tidak akan membayar dividen ke pemerintah karena persoalan keuangan. BUMN dihadapkan pada kondisi ekonomi, dan keharusan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi perusahan.

“PLN tidak setor karena merugi akibat anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Freeport juga hampir dipastikan tidak membayar dividen kepada pemegang saham,” jelasnya.

Yasin mengaku sulit untuk menggenjot target setoran dividen. Pasalnya mayoritas BUMN telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagai bentuk pelaporan pencapaian kinerja 2013.

“Upaya meningkatkan dividen juga tidak memungkinkan lagi karena hampir semua BUMN sudah menggelar RUPS. Kementerian BUMN akan berkoordinasi Badan Kebijakan Fiskal Kementertan Keuangan. Setelah itu akan melaporkan kepada DPR untuk menjelaskan, dividen yang akan disetor dalam APBN Perubahan tidak tercapai,” paparnya.

Seperti diketahui pada 2013, laba BUMN tercatat sebesar Rp150,7 triliun. Angka ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yang senilai Rp 150 triliun.