Soeharto Incorporated

Bulan November 1967, Letnan Jenderal Soeharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sultan Hamengkubuwono IX, Pendiri Partai Partai Soska Indonesia Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, dan satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Widjojo Nitisastro, dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan "To Aid in the Rebuilding of a Nation" dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin David Rockefeller (presiden Chase Manhattan Bank dan anak pelopor bisnis minyak dunia dan pendiri kerajaan minyak Standard Oil yang lantas melahirkan perusahaan raksasa minyak Exxon dan Chevron, John D. Rockefeller, Jr.)

Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul “The New Ruler of the World’ yang bisa diunduh di situs Youtube, tim ekonomi suruhan Jenderal Soeharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeller cs. Dengan seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.

Sampai detik ini, saat Soeharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Imogiri, di sebuah daratan dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan laut (!?), perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia. Hasilnya bisa kita lihat di mana-mana: angka kemiskinan di negeri ini kian membengkak, kian banyak anak putus sekolah, kian banyak anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan raya, kian banyak orangtua putus asa dan bunuh diri, kian banyak orang gila berkeliaran di kampung-kampung, kian banyak kriminalitas, kian banyak kasus-kasus korupsi, dan sederet lagi fakta-fakta tak terbantahkan jika negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Soeharto adalah dalang dari semua ini.

Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal Soeharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan, namun nama Soeharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan. Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda: Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.

Sebab itu, tulisan ini berusaha memaparkan apa adanya tentang Jenderal Soeharto . Agar setidaknya, mereka yang menganggap Soeharto  layak diberi gelar guru bangsa atau pun pahlawan nasional, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah benarkah tindakan tersebut.

Fakta sejarah harus ditegakkan, bersalah atau tidak seorang Soeharto harus diputuskan lewat jalan hukum yakni lewat jalur pengadilan. Adalah sangat gegabah menyerukan rakyat ini agar memaafkan dosa-dosa seorang Soeharto sebelum kita semua tahu apa saja dosa-dosa Soeharto karena dia memang belum pernah diseret ke muka pengadilan.

Tulisan ini akan berupaya memotret perjalanan seorang Soeharto, sebelum dan sesudah menjadi presiden. Agar tidak ada lagi pemikiran yang berkata, “Biar Soeharto punya salah, tapi dia tetap punya andil besar membangun negara ini. Hasil kerja dan pembangunannya bisa kita rasakan bersama saat ini. Lihat, banyak gedung-gedung megah berdiri di Jakarta, jalan-jalan protokol yang besar dan mulus, jalan tol yang kuat, Taman Mini Indonesia Indah yang murah meriah, dan sebagainya. Jelas, bagaimana pun, Soeharto berjasa besar dalam membangun negara ini!”

Atau tidak ada lagi orang yang berkata, “Zaman Soeharto lebih enak ketimbang sekarang, harga barang-barang bisa murah, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Akan lebih baik kalau kita kembali ke masa Soeharto…” Hanya orang-orang Soehartois lah, yang mendapat bagian dari pesta uang panas di zaman Orde Baru dan mungkin juga sekarang, yang berani mengucapkan itu. Atau kalau tidak, ya bisa jadi, mereka orang-orang yang belum tercerahkan.

SIAPA SEBENARNYA SOEHARTO?

Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani yang menganut kejawen. Keyakinan keluarganya ini kelak terus dipeliharanya hingga hari tua. Karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.

Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di tahun 1942, Soeharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.

Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Soeharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto. Padahal, sesungguhnya serangan umum itu diprakarsai Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX lah yang memimpin serangan umum melawan Belanda. Hamengkubuwono IX adalah seorang nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di jajah. (lihat biografi Sultan Hamengkubuwono IX).

Pada 1959, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh Nasution dengan tidak hormat karena Soeharto telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Soeharto kala itu juga ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.

Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan prusahaan perkapalan yang dikendalikan Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob menggunakan kapal-kapal ‘Indonesian Overseas’ milik C.M. Chow. Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada 1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis Asia.

Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Timur, namun juga di Sumatera dan Sulawesi. Salah satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan merupakan sleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina (Siapa Sebenarnya Soeharto; Eros Djarot; 2006).

Nasution kala itu sangat marah sehingga ingin memecat Soeharto dari AD dan menyeretnya ke Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Soeharto dibebaskan dan akhirnya dikirim ke SeSKoAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Selain Nasution, Yani juga marah atas ulah Soeharto dan di kemudian hari mencoret nama Soeharto dari daftar peserta pelatihan di SeSKoAD, yang mana hal ini membuat Soeharto dendam sekali terhadap Yani. Terlebih Amad Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.

Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro menggantikan Soeharto. Pranoto, sang perwira 'santri', menarik kembali semua fasilitas milik Kodam Diponegoro yang dipinjamkan Soeharto kepada para konglomerat hitam untuk kepentingan pribadinya.Soeharto sangat sakit hati dan dendam terhadap Pranoto, juga terhadap Nasution dan Yani.

Di SeSKoAD, Soeharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat. Namun DI. Panjaitan menolak keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Soeharto yang dinilainya tidak bisa dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam karir militernya, antara lain penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya, namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.

Atas kejadian itu Soeharto sangat marah. Bertambah lagi dendam Soeharto, selain kepada Nasution, Yani, Pranoto, kini Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa 1 Oktober 1965, musuh-musuh Soeharto—Nasution, Yani, dan Panjaitan—menjadi target pembunuhan, sedangkan Soeharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian.

Dan ketika Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Soeharto sehingga Soeharto lah yang mengambil-alih kepemimpinan AD, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah dan perang saudara—karena Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur telah bersumpah untuk berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk ‘menyapu’ kekuatan Soeharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang—maka Soekarno melantik Soeharto sebagai Panglima AD pada 14 Oktober 1965.

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Rusia sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia selatan, sebuah wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya dengan sumber daya alam dan juga manusianya. AS sangat cemas jika wilayah tersebut dikuasai Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia-lah negara yang paling strategis dan paling kaya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.

Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan licin. Dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini harus ditumbangkan, dengan berbagai cara. Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana CIA ikut terlibat langsung berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Bung Karno. CIA juga membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley), mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya (antara lain lewat PSI), membina sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya. Setelah berkali-kali gagal mendongkel Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan.

Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secara de facto, Jenderal Soeharto mengendalikan negeri ini. Pekan ketiga sampai dengan awal 1966, Jenderal Soeharto menugaskan para kaki tangannya membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang. Mereka yang dibunuh adalah orang-orang yag dituduh kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan yang fair. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.

Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Soeharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah terbesar dari Asia Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu singkat akan dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.

Benar saja, November 1967, Jenderal Soeharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui para 'bos' Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Bradley Robert Simpson dari Northwestern University AS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters, Ph.D diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam film "The New Rulers of The World", mengutip Sampson dan menulis:

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi. The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.

Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”

Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.

“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.”

Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”

“Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”

Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.

Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Oleh Soeharto, rakyat dijejali dengan propaganda pembangunan, Pancasila, dan trickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara sistematis yang dilakukan rezim Soeharto.

Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga bulan kemudian, dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Seluruhnya pro kapitalisme.

November 1967, Soeharto mengirim tim ekonomi ini ke Swiss menemui para CEO Yahudi Internasional. Lahirlah UU PMA 1967 yang sangat menguntungkan imperialis Barat. Prinsip kemandirian ekonomi Indonesia yang dijaga mati-matian Bung Karno, oleh Jenderal Soeharto dihabisi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada Barat sebagai kekuatan kapitalis dunia.

“Indonesia Baru” yang lebih pro-kapitalisme sesungguhnya telah dirancang sejak tahun-tahun 1950-an. David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia: Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas AS Masuk ke Indonesia” (Ramparts, 1970) memaparkan jika AS menggunakan dua strategi untuk menaklukkan Indonesia, tentu saja dengan menyingkirkan Bung Karno. Pertama, membangun satu kelompok intelektuil yang berpikiran Barat. Dan kedua, membangun satu sel dalam tubuh ketentaraan yang siap bekerja sama dengan AS.

Yang pertama didalangi oleh berbagai yayasan beasiswa seperti Ford Foundation dan Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama AS seperti Berkeley, Harvard, Cornell, dan juga MIT. David Ransom menulis, dua tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI), sebuah partai kecil yang berhaluan sosialis-kanan, yakni Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo menjadi ujung tombak pembentukan jaringan intelektuil pro-Barat di Indonesia. Mereka, demikian Ransom, dibina oleh AS sejak akhir tahun 1949-an.

Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama Guy Pauker yang bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah perwira tinggi lewat salah seorang yang dikatakan berhasil direkrut CIA, yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel Achmad Soekendro juga dikenal dekat dengan CIA. Lewat orang inilah, demikian Ransom, komplotan AS, mendekati militer. Soeharto adalah murid dari Soewarto di SeSKoAD.

Di SeSKoAD inilah para intelektual binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira. Terbentuklah jalinan kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS. Paska tragedi 1965 dan pembantaian rakyat Indonesia, yang dituduh komunis, dan kelompok ini mulai membangun ‘Indonesia Baru’. Para doktor ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia dan segera bergabung dengan kelompok ini, di antaranya Emil Salim.

Jenderal Soeharto membentuk *Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki) dengan Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis, “Pada 12 April 1967, Sultan mengumumkan satu pernyataan politik yang amat penting yakni garis besar program ekonomi rezim baru itu yang menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli.”

Ransom melanjutkan, “Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja di gariskan Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Saat Widjojo kebingungan menyusun program stabilisasi ekonomi, AID mendatangkan David Cole, ekonom Harvard yang baru saja membuat regulasi perbankan di Korea Selatan untuk membantu Widjojo. Sadli juga sama, meski sudah doktor, tapi masih memerlukan “bimbingan”. Menurut seorang pegawai Kedubes AS, “Sadli benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal Asing. Dia harus mendapatkan banyak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) Soeharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS, yang masih secara langsung dimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.

Juni 1968, Jenderal Soeharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni dengan orang-orang binaan Ford, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley” (untuk merancangkan susunan Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting tingkat tinggi lainnya): sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Dekan FEUI Sumitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari Rotterdam), Ketua BPPN ditunjuk Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961), Wakil Ketua BPN ditunjuk Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964 ), Dirjen Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of Philosophy dari Harvard, 1964), Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1962), Ketua Team PMA Moh. Sadli (Master of Science, MIT, 1956), Sekjen Departemen Perindustrian ditunjuk Barli Halim (MBA Berkeley, 1959), sedang Sudjatmoko, penasehat Adam Malik, diangkat jadi Duta Besar di Washington, posisi kunci poros Jakarta-Washington.

Tim ekonomi “Indonesia Baru” ini bekeja dengan arahan langsung dari Tim Studi Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang dibiayai Ford Foundation. “Kita bekerja di belakang layar,” aku Wakil Direktur DAS Lister Gordon. AS segera memback-up penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja dirusak oleh AS pada masa sebelum 1965 bisa sedikit demi sedikit dipulihkan.

Mereka inilah yang berada dibelakang Repelita yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian. Dalam banyak kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer di daerah-daerah untuk mengawasi kelancaran program Ford ini.

Mereka bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah dan pejabat administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah yang bekerja untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mereka, kelompok pusat dan kelompok daerah, bersimbiosis-mutualisme. Mereka juga menindas para petani yang bekerja di lapangan.

Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata rakyatnya. Arah pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan Washington dengan mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi Indonesia yang dikeruk habis-habisan dan diangkut ke luar guna memperkaya negeri-negeri Barat.

Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Jenderal Besar Soeharto adalah berubahnya prinsip pembangunan ekonomi Indonesia, dari kemandirian menjadi ketergantungan. April 1966 Soeharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB. Setelah itu, Mei 1966, Adam Malik mengumumkan jika Indonesia kembali menggandeng IMF. Padahal Bung Karno pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal: “Go to hell with your aid!”

Untuk menjaga stabilitas penjarahan kekayaan negeri ini, maka Barat merancang Repelita. Tiga perempat anggaran Repelita I (1969-1974) berasal dari utang luar negeri. “Jumlahnya membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa.” (M.C. Ricklefs; Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004; Sept 2007).

Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan baru ini untuk memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin, sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan mereka sendiri kian hari kian mewah. Bulan madu antara Soeharto dengan para mahasiswa yang dulu mendukungnya dengan cepat pudar.

Mahasiswa melihat penguasa baru ini pun tidak beres. Militer dipelihara dan digunakan sebagai tameng penjaga status-quo. Kekuatan politik rakyat dibabat habis dengan dibonsainya partai-partai politik hingga hanya ada tiga: Golkar, PPP, dan PDI. “Pada Februari 1970, pemerintah mengumumkan semua pegawai negeri harus setia kepada pemerintah. Mereka tidak diizinan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar,” demikian Ricklefs.

Unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pangdam Siliwangi dan juga Kantor Gubernur Jawa Barat, 9 Oktober 1970, dengan keras mengecam kelakuan tentara yang kian hari kian dianggap represif. Delapan tuntutan kala itu disampaikan: Kebalkah ABRI terhadap hukum! Mengapa pakaian seragam diangap lebih mampu? Apakah seragam sama dengan karcis kereta-api, bioskop, bus, opelet? Kapan ABRI berubah kelakuan? Siapa berani tertibkan ABRI? Kapan ada jaminan hukum bagi rakyat? Sudah merdekakah kita dari kesewenang-wenangan hukum?” (François Raillon; Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974; Des 1985).

Francis Raillon menulis, “Sepanjang 1972-1973 di sekitar Soeharto terjadi perebutan pengaruh antara ‘kelompok Amerika’ melawan ‘kelompok Jepang’. Yang pertama terdiri dari para menteri teknokrat dan sejumlah Jenderal, Pangkopkamtib Jend. Soemitro salah satunya. Kelompok kedua, dipimpin Aspri Presiden, Jend. Ali Moertopo, dan Jend. Soedjono Hoemardhani.”

Soeharto memang seorang pemimpin yang sangat lihai, dan tentu saja licin bagai belut yang berenang di dalam genangan oli. Dia memanfaatkan semua orang yang berada di sekelilingnya guna memperkuat posisinya sendiri. Dengan dukungan penuh terutama dari militer—tentu ada harga yang harus dibayarkan oleh Soeharto, yakni membagi kue KKN kepada para perwiranya—maka kekuatan sipil tidak ada artinya. Siapa pun yang berseberangan dengannya, maka langsung dicap sebagai Anti Pancasila. Selama periode 1970-awal 1980-an, tidak ada kekuatan sipil yang berarti yang mampu menentang Soeharto. Bayang-bayang pembunuhan massal yang dilakukan tentaranya Soeharto pada akhir 1965 sampai awal 1966 menciptakan teror tersendiri di dalam benak rakyatnya.

Nations and Character Building yang diperjuangkan para pendiri republik ini dalam sekejap dihancurkan oleh Soeharto, dan digantikan dengan Exploitation de L’homee par L’homee, eksploitasi yang dilakukan kubu penguasa terhadap rakyat kecil. Patut digaris-bawahi jika eksploitasi ini terus dilakukan oleh para elit pemerintah dan juga elit parpol sampai hari ini. Tak aneh jika sekarang ada yang berterus terang jika Soeharto adalah gurunya.

Catatan hitam tentang Soeharto tidak berhenti sampai disini. Dalam penegakan Hak Asasi manusia (HAM) misalnya, rezim Orde Baru di tahun 1980-an sangat dikenal di luar negeri sebagai rezim fasis-militeristis, sebagaimana Jerman di bawah Hitler, Italia di bawah Mussolini, Kamboja di bawah Polpot, dan Chile di bawah Jenderal Augusto Pinochet. Ini ditegaskan Indonesianis asal Perancis, Francois Raillon.

Bahkan M.C. Ricklefs, sejarawan Australia, menyatakan jika penegakan HAM-nya rezim Soeharto jauh lebih buruk ketimbang penguasa jajahan Belanda. “Orde Baru lebih banyak melakukan hukuman itu ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Orde Baru mengizinkan penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik, administrasi, dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Soeharto juga lebih besar ketimbang dalam masa pemerintahan Belanda,” tegas Ricklefs yang bertahun-tahun menelusuri sejarah bangsa ini sejak zaman masuknya Islam.

Indonesia dalam Genggaman Mafia Tambang

Mafia Tambang: Kasat Mata tapi Tak Terjamah

Soekarno Jatuh Karena Freeport & Mafia Tambang Indonesia. Menurut pengamat sejarawan (LIPI), Dr. Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan bahwa pada 15 Desember 1965 sebuah tim yang dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Soeharto yang sangat pro-pemodal asing, datang ke sana dengan menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu. “Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi.

Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika (Freeport Sulphur) menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. “Saya sepakat & itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini", coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno. Soekarno menolak secara halus. Soekarno sudah bertekad bahwa SDA harus dikelola anak bangsa dalam bentuk BUMN & pada waktu itu belum ada BUMN.

BUMN yang ada saat ini adalah murni ide dan inisiasi dari Soekarno untuk dikelola berdasarkan UUD 1945 pasal 33 bentukan. Pada waktu itu Soekarno berencana modal asing baru boleh masuk ke Indonesia setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Soekarno tidak mau perusahaan luar negeri masuk pada saat orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Untuk mempersiapkan penguasaan SDA, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara Eropa, Rusia, Eropa Timur, Jepang, dan lain-lain.

Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto

Pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting yang ada di Departemen Luar Negeri & menemukan surat dari Duta Besar Pakistan di Eropa. Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intelijen Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat. Maksud dari informasi itu adalah akan dibuat isu terjadi kudeta di Indonesia oleh Partai Komunis. Oleh sebab itu Jenderal Soeharto memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan.

Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur. Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua. Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal. Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Soeharto justru mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam (tersangka) pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro-Sukarno melalui G30S yang didalangi oleh PKI. Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan Indonesia berubah total. Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) 1966. Pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalah-artikan, dan SUPERSEMAR itu pun hingga kini tidak diketahui di mana rimbanya maupun wujud aslinya sampai sekarang. Dalam SUPERSEMAR, menurut Kolonel Saelan, Soekarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Soeharto. Isi dari SUPERSEMAR itu bukan justru menjadikan Soeharto untuk menjadi seorang Presiden menggantikan Soekarno.

Presiden Soekarno bersama Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan Probe Magazine edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa Forbes Wilson mendapat telepon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emas di Irian Barat?” Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Forbes Wilson jelas kaget dengan jawaban & sikap tegas Soekarno yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite & kartel-kartel pertambangan & minyak dunia.

Ketika itu Soekarno masih sah menjabat sebagai Presiden Indonesia hngga 1967. Lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport? Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Sutowo. Pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu Ir. Slamet Bratanata. Selain itu juga ada seorang pengusaha sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan asing yaitu ex-KNIL dari Australia Julius Tahija. Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Sutowo dengan Freeport.

Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Penandatanganan bertempat di Deptamben, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Ir. Slamet Bratanata, Freeport Robert C. Hills (Presiden Direktur Freeport Shulpur). Disaksikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green, Freeport mendapat hak konsensi lahan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun.

Jika Soekarno melakukan kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Soeharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia. Perjanjian-perjanjian tambang-tambang di bumi Indonesia tak wajar, tak adil & terus-menerus serta perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur ke negara-negara maling.

1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet & menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar Amerika Serikat pertahun. Eksekutif Freeport-McMoran, George A. Maley, dalam buku berjudul “Grasberg”, memaparkan tambang emas disitu memiliki deposit terbesar di dunia. Maley juga menulis jika biaya produksi tambang emas/tembaga terbesar di dunia di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia. Seyogyanya sebutan “Kota Tembagapura” itu sebenarnya menyesatkan dan salah, karena seharusnya adalah “Kota Emaspura”. Gunung tersebut sejatinya adalah memang gunung emas. 

DPR Telusuri Relasi Kapolri dengan Mafia Batubara

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat tengah menelusuri hubungan Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan sejumlah pejabat polisi dengan pengusaha batubara yang tengah bersengketa di Kalimantan Selatan. 

Dasar awal penelusuran antara lain berupa dokumen manifes penerbangan Garuda GA 098 dari Cengkareng ke Jeddah, Arab Saudi, 24 Februari. Dalam manifes tertera nama Hendarso dan sejumlah petinggi polisi berangkat satu pesawat dengan Haji Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam, 33 tahun. Isam adalah kontraktor tambang batubara dengan lahan tambang lebih dari 13 ribu hektare di Kalimantan Selatan. 

Kode booking tiket mereka sama: E1FHN. Hendarso, Isam dan sejumlah petinggi polisi ditengarai berangkat umroh bersama. “Kami sedang telusuri,” kata Ketua Komisi Hukum DPR, Benny K. Harman, pekan lalu, ketika ditanya soal kabar manifes penerbangan mencurigakan itu. 

Kuasa hukum Isam, Juanidi, mengatakan keberangkatan kliennya dengan petinggi polisi dalam satu pesawat hanyalah sebuah “Kebetulan.” 

Kebetulan atau bukan, saat itu Isam tengah berebut kontrak penambangan batubara dengan sejumlah pengusaha lain di Kalimantan. Di ujung 'perang' yang masuk jalur hukum, para pesaing Isam terjerembab masuk penjara. Mereka antara lain Haji Bachrullah dan Haji Amir Nasarudin. 

Haji Bachrullah, pemilik 700 hektare usaha tambang, divonis tiga setengah tahun penjara karena dituding melakukan usaha tambang di hutan lindung. Adapaun Haji Amir Nasarudin, pemegang kuasa pertambangan sekitar 8.000 hektare di lahan eks hutan tanaman industri, divonis empat tahun penjara.

Mei lalu, dipelopori Jahrian, pesaing Haji Isam yang juga tersandung hukum, para pengusaha batubara itu mengadu kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Hukum DPR. Mereka menuding Isam berkolusi dengan aparat penegak hukum untuk menghabisi lawan-lawan bisnisnya. “Ada indikasi korupsi dan makelar kasus dalam rentetan perkara ini,” kata Rizanie Anshari, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Kalimantan, yang rajin mengawal kasus ini. 

Tak tanggung-tanggung, telunjuk mereka menuding ke arah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Ketika menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada 2005, Bambang dikenal galak memberantas penambangan liar. 

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi, membantah keras jika polisi dituding kongkalikong dalam pemberantasan mafia pembalakan liar dan mafia tambang di Kalimantan Selatan. “Itu rumor semua. Tidak benar,” katanya. Soal kedekatan polisi dengan Haji Isam juga dibantah orang dekat Kapolri. “Tidak mungkin itu,” katanya. 

Isam juga membantah keras. “Siapa sih yang bisa mengatur polisi? Tidak ada,” katanya. Namun, soal kedekatan dengan polisi, Isam setengah membenarkan. “Siapa sih pengusaha yang tak mau kenal polisi?”

Pengusaha Batubara Ungkap Mafia Tambang di Kalsel

Pemilik tambang batubara CV Indosraya Putra, Intan Sari, mengungkapkan adanya dugaan praktek mafia pertambangan di daerah itu. oknum pengusaha berinisial HI dan oknum aparat kepolisian setempat bahkan di Oknum di Mabes Polri terlibat dalam mafia itu. Kasus ini sudah dilaporkan ke Satgas Mafia Hukum dan diharapkan bisa segera ditindaklanjuti.

Dalam jumpa pers di Kantor Satgas Mafia Hukum, Jakarta, Kamis (29/4/2010), Sari mengatakan, praktek mafia pertambangan itu sudah terjadi sejak tahun 2003. Bahkan diduga ada oknum di Mabes Polri yang terlibat dalam kasus tersebut.

Awal dari kasus tersebut bermula saat pengusaha tambang batubara berinisial HI melakukan upaya pengambilalihan kuasa pertambangan dari perusahaan batubara yang telah lebih dulu eksis, misalnya CV Indosraya Putra.

Saat itu oknum HI melakukan upaya manipulasi surat kuasa pertambangan seolah-olah lahan tersebut adalah miliknya.

"Mereka melakukan rekayasa hukum dan dilakukan oleh aparat hukum Polda Kalimantan Selatan, Polres Tanah Bumbu. Rekayasa tersebut berupa membuat surat tanah palsu dan membuat keonaran di sekitar pertambangan, seolah-olah kami melakukan pelanggaran hukum, kemudian lahan kami diambil secara paksa, " ujar Sari.

Tidak hanya itu, kata Sari, lahannya seluas 10 hektar juga diambil paksa oleh oknum HI dan aparat kepolisian tersebut. Bahkan areal hutan juga dirambah untuk dibuka sebagai wilayah pertambangan batubara.

Setelah peristiwa tersebut terjadi, lanjut Sari, saat ini ada lima perusahaan tambang batubara yang melakukan praktek pertambangan atas hasil upaya rekayasa hukum tersebut, diantaranya adalah PT. Satui Bara Tama, PT. Bara Mega Citra Mulia Persada, CV Aulia, PT. Sari Borneo Yupanda dan terakhir KUD Gajah Mada.